“Ditelikung teman koalisi”, mungkin ungkapan
tepat untuk menggambarkan kondisi partai Islam Maroko yang berkuasa, Partai
Keadilan dan Pembangunan (PJD), yang aktivitasnya dimata-matai oleh kementerian
dalam negeri.
Dilansir Al Arabiya dari
media setempat, Partai Keadilan dan Pembangunan beserta organisasi dakwahnya,
Gerakan untuk Persatuan dan Reformasi, menjadi target utama operasi pengintaian
yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Maroko.
Kelompok Islam lain yang juga
menjadi target utama adalah Partai Renaisans dan Kebajikan, Gerakan Al Adl wa
Al Ihsan, serta Gerakan Jihad Salafy.
Daftar target itu disebarkan
ke berbagai lembaga keamanan dan pemerintahan di seluruh Maroko. Kementerian
dalam negeri memerintah aparat untuk memantau dan melaporkan semua aktivitas
dan pernyataan dari anggota-anggota partai pemerintah Partai Keadilan dan
Pembangunan berikut sejumlah menteri. Demikian menurut koran Al Massa'i,
Jumat (8/6/2012),
Koran Al Massa'i adalah media
Maroko yang pemimpin redaksinya, Rachid Nini, bulan lalu baru selesai menjalani
masa hukuman 1 tahun penjara karena didakwa melakukan penghinaan terhadap
pengadilan dan beberapa dakwaan lain.
Abdullah Bouano, anggota
parlemen dari PJD kepada Al Massa'i mengatakan
bahwa dimasukkannya nama partainya oleh kementerian dalam negeri dalam daftar
pengawasan adalah “tidak dapat diterima,” sebab PJD merupakan partai politik
dan bukan partai agama.
Menteri Dalam Negeri Mhaned Al
Ansar merupakan bagian dari koalisi yang dipimpin PJD. Tetapi, ia berasal dari
partai lain, yaitu Gerakan Rakyat, dan pernah menjadi menteri dalam
pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Kabinet baru Maroko yang
dibentuk Januari lalu merupakan hasil kompromi politik. Namun, para anggota
koalisi tidak memiliki ideologi yang sama dengan PJD sebagai pimpinan koalisi.
Sehingga ketegangan dalam kabinet tidak terhindarkan.
Bulan lalu contohnya, sebuah
rancangan undang-undang dari menteri asal PJD, Menteri Informasi Mustapha Al
Khalfi, tentang reformasi di bidang media mendapat kecaman dari menteri-menteri
lain yang berbeda partai.
Dan penyataan Menteri
Kehakiman Mustafa Ramid –juga dari PJD-- yang mengatakan bahwa para turis
(asing) datang ke kota Marrakesh untuk “melakukan dosa,” dikecam oleh Menteri
Pariwisata Lahsan Daoudi yang berasal dari partai lain.
Sejauh ini Perdana Menteri
Benkirane masih bisa mempertahankan pemerintahan koalisinya. Namun, apakah
koalisi itu masih dapat bertahan setelah adanya laporan hasil mata-mata dan
pengaintaian atas partainya, masih belum diketahui.*
Categories:
Semua Entri,
Suara Dunia Islam
